JUDUL 3. LANDASAN TEORI HUKUM DAGANG   Leave a comment

Menurut bahasa Indonesia, istilah teori berarti pendapat yang dikemukakan suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian), misalnya asas dan hukum umum yang menjadi suatu ketentuan atau ilmu pengetahuan. Dalam lingkup ilmu-ilmu sosial, “teori” adalah seperangkat antrean melayani masyarakat, gejala sosial dan tingkah laku sosial manusia yang saling terkait secara logis dan berdasarkan keseragaman empirik yang dapat dirumuskan secara sistematik. Suatu teori adalah hasil proses akumulasi dari serangkaian pengetahuan sistematis yang mendahuluinya (Herman Soewardi dan Haryo S. Martodirjo, 1998:27). Kaitannya dengan ilmu hukum dagang sering digolongkan kedalam kelompok ilmu sosial, dengan alasan bahwa ilmu hukum dagang merupakan ilmu yang objek materinya bersamaan dengan penyatuan perilaku manusia di dalam masyarakat. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Ilmu hukum dagang memiliki ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu ilmu hukum yang didominasi oleh cara berfikir deduktif dan kebenaran koheren (terutama dalam civil law system). Olehkarena itu, teori ilmu hukum dagang dibangun dari teori kebenaran koheren (ahli coherence theory) kerena kebenaran memiliki sifat yang relatif. Relativitas tersebut disebabkan perbedaan kriteria kebenaran yang digunakan oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Teori kebenaran koheren menyatakan bahwa suatu dianggap benar, baik sesuatu itu bersifat koheren atau konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya yang dianggap benar. Contoh, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 kitab undang-undang Hukum Perdata). Kemudian, jika terjadi suatu peristiwa perjanjian sewa tersembunyi dibuat secara sah maka perjanjian sewa tersebut mengikat kedua belah pihak, sebagaimana mengikatnya sebuah undang-undang.

Selain menggunakan teori kebenaran koheren, dalam tulisan ini didukung pula dengan teori kebenaran pragmatis (the pragmatic theory) dan teori kebenaran koresponden (the corespondence theory). Teori kebenaran pragmatis adalah kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut berguna (fungsional) dalam kehidupan praktis manusia. Sebagai contoh dalam ketentuan pasal 1977 ayat 1 kitab undang-undang Hukum Perdata adalah benar, karena dalam rumusan pasal tersebut berguna bagi kelancaran perdagangan benda-benda bergerak didalam dunia bsinis.

Pada saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, Mariam Darus Badrulzaman (2005:24) menyebutkan ada empat macam teori, yaitu sebagai berikut :

1.     Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalkan dengan melukiskan surat.

2.     Teori pengiriman (verzend theorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirimi oleh pihak yang menerima tawaran.

3.     Teori pengetahuan (vernemings theorie) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4.     Teori kepercayaan (vertrowens theorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

 

SUMBER : Buku tentang “Hukum Dagang di Indonesia”.

              BAB 1, halaman 36-38.

              Penulis : Pipin Syarifin, S.H., M.H.

                           Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.

Posted Maret 11, 2012 by yuyunchelsea in TUGAS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: